Problematika Pemilu

sumarno, 11 Jan 2019,

Oleh : Rini Juita (Ketua Bawaslu Pasaman)

PASAMAN--Amanat Undang-Undang mengatakan bahwa Semua Warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdapat pada pasal 1 Poin 34 adalah mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 

Penyelenggaraan Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil. Keenam asas ini menjadi acuan fundamental mengenai standar dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Asas Bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan hak nya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. 

Asas Rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, kepada siapapun suaranya diberikan. 

Asas Jujur berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah, Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Asas Adil berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun (Modul Bawaslu).

Pemilu Tahun 2019 kali ini untuk menentukan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut disinyalir sebagai wujud representasi atas kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu secara optimistik dikatakan sebagai bentuk pengukuhan terhadap otonomi rakyat di daerah dalam menentukan pemimpin.

Mengacu pada pemilu sebelumnya yang dilaksanakan secara intensif di daerah pemilihan, terdapat beberapa persoalan salah satunya proses kontestasi (persaingan) antar Peserta Pemilu, Kampanye Hitam, Money Politik, Data Pemilih, Alat Peraga Kampanye, Pemungutan Suara dan lain sebagainya.

Belajar dar pengalaman tersebut, Bawaslu melakukan sejumlah perbaikan untuk memetakan potensi kerawanan pemilu (Bawaslu 2016) yang meliputi: 

1. Merumuskan tujuan dan Indeks Kerawanan Pemilu,

2. Membuat defenisi konseptual dari kerawanan pemilu, 

3. Mengoperasionalisasi konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel indikator, dan item indikator berupa pertanyaan, 

4. Melakukan pembobotan ulang setiap variabel dan indikator, dilakukan berdasarkan expert judgment Para Pakar dan Tim Peneliti,

 5. Melakukan perubahan mekanisme pengukuran dan analisis instrumen IKP. (IKP Bawaslu 2019).

Untuk tahun 2017, instrumen IKP Bawaslu menumpukkan perhatian hanya pada tiga dimensi penilaian saja yaitu : Kontestasi, Partisipasi, dan Penyelenggara (IKP Bawaslu 2019).

Sementara itu, dalam penyusunan IKP 2018 sebagai kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Bawaslu tetap menggunakan tiga dimensi yakni : Kontestasi, Partisipasi, dan Penyelenggara Pemilu (IKP Bawaslu 2019).

Di luar itu semua, Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemilu yang sebelumnya, salah satunya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai respon, Bawaslu kemudian menyempurnakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilu tahun 2019.

Kerawanan dalam IKP 2019 dikembangkan indikator dari empat dimensi yaitu : Konteks Sosial-Politik, Penyelenggaraan yang bebas dan adil, Kontestasi, dan Partisipasi (IKP Bawaslu 2019).

Dari indikator kerawanan pemilu di atas diharapkan kepada Pemangku Kepentingan dapat ikut serta mengawal, membuat dan mengambil tempat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019. 

Intervensi itu mencakup pada titik lemah proses pelaksanaan pemilu di setiap tahapan pemilu, sehingga pada akhirnya dapat terpetakan perbaikan dengan cara seksama, teratur, dan solutif. Dengan demikian apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang.

 

FB
WA Telegram
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu