Terindikasi Penyalahgunaan Wewenang, Ketua KPK Buton: Kadisnaker Kota Baubau Harus Dicopot

laanto, 11 Sep 2019,
Share w.App T.Me

BAUBAU - Koalisi Pemuda Kepulauan Buton (KPK Buton) kini dengan tegas mengecam kebijakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Baubau yang telah menetapkan Lippo Plaza Buton sebagai Balai Latihan kerja (BLK).

Ketua KPK Buton Mursid menegaskan, atas kebijakannya tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Zarta terindikasi telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

"Melalui media ini, kami dari Koalisi Pemuda Kepulauan Buton meminta secara hormat dan tegas kepada bapak Walikota Baubau, agar Kepala Dinas Tenaga Kerja pak Zarta, harus dicopot dari jabatannya, karena terindikasi dia sudah salah gunakan wewenangnya," tegas Mursid kepada jurnalis Indonesiasatu.co.id, Rabu sore, (11/09/2019).

Terkait persoalan ini kata dia, terdapat dua perusahaan besar yang ditetapkan sebagai BLK, dengan masing-masing merekrut 10 orang karyawan dan digaji oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau dibawah standar UMP. 

Pemuda yang kerab dipanggil 'Si Kancil' ini menuturkan pula, perihal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, sehingga ia juga menilai bahwa persoalan tersebut bisa menjadi temuan BPK, dikarenakan sumber uang untuk pembayaran upah karyawan tersebut dinilai tidak berdasar serta cacat hukum.

"Alasan yang diberikan pihak Dinas Tenaga Kerja tidak berdasarkan aturan, sehingga sangat keliru kalau pihak Dinas Tenaga Kerja memberikan upah kepada karyawan magang diperusahaan besar seperti Lippo," tuturnya. 

Diungkapkannya pula, penjelasan dalam Undang-Undang tentang tenaga kerja, pada intinya bahwa pembukaan BLK diadakan oleh pemerintah, tanpa harus lagi memanfaatkan perusahaan yang penggajian karyawannya telah sesuai dengan standarisasi UMP.

"Dari sisi humanisnya, pihak Ketenagakerjaan dinilai telah melakukan eksploitasi hak karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut, ini kan merupakan contoh kesewenang-wenangan, kalau dengan sikapnya ini dia (Kepala Dinas Tenaga Kerja) tidak dicopot maka saya khawatir akan menuai polemik yang lebih besar lagi," ungkapnya mengakhiri. (L.A)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu